Selasa, 20 Desember 2016

Peraturan Baru Terkait Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS

Salah satu aturan BPJS yang sangat meringankan peserta asuransi adalah mengenai iuran perbulan yang tertunggak. Sejak 1 juli 2016, peraturan presiden yang sebelumnya mengenakan denda apabila ada iuran perbulan yang tertunggak kini telah direvisi. Peserta bpjs kesehatan yang belum membayar iuran selama sebulan maka statusnya akan langsung dinonaktifkan secara otomatis. Untuk mengaktifkannya kembali maka peserta harus membayar total iuran dari bulan yang belum dibayar sampai waktu dia ingin mengaktifkannya.


Gambar 1. FAQ Mengenai Pengenaan Denda Sesuai Peraturan Presiden No.19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan

Hal tersebut tentunya akan meringankan beban peserta asuransi. Peserta bpjs yang terbeban dengan iuran perbulannya dan tidak bisa membayar iuran perbulannya bisa berhenti sementara waktu. Dan jika ingin mengaktifkannya, peserta membayar iuran perbulannya yang belum dibayar tanpa membayar denda. Peraturan yang dulu mengharuskan membayar denda 2% per bulan, jika terlambat membayar selama 3 bulan.. Iuran perbulan yang belum dibayarkan dan ditambah dengan denda yang dikenakan sangat memberatkan peserta asuransi.

Namun, ada denda yang dikenakan peserta jika menggunakan kartu bpjs kesehatan kurang dari 45 hari sejak baru diaktifkan kartu keanggotaannya. Denda yang dimaksud adalah denda yang dikenakan bagi peserta yang meminta untuk menjalani rawat inap atau berobat sebelum 45 hari sejak kartu keanggotaannya diaktifkan.

Peserta asuransi yang menunggak 1 bulan iurannya maka status keanggotaannya langsung dinonaktifkan. Untuk mengaktifkannya peserta harus membayar iuran yang tertunggak tersebut. Setelah melunasi semua, maka keanggotaannya akan diaktifkan. Jika peserta berobat sebelum 45 hari maka dikenakan sanksi dan jika rawat inap dilakukan setelah 45 hari maka tidak dikenakan sanksi. Dapat dikatakan, kartu anggota bpjs dapat digunakan setelah 45 hari sejak baru diaktifkan.

Salah satu contohnya, peserta mandiri kelas 1 memiliki tunggakan bulanan selama 3 bulan. Dia melakukan rawat inap dan dikenakan biaya Rp20.000.000. Peserta tersebut harus membayarkan biaya perawatan sebesar Rp1.500.000 dihitung berdasarkan 2,5 persen x Rp20 juta x 3(sesuai tunggakan) maka hasilnya 1.500.000. Itulah perhitungan denda yang dikenakan bagi peserta yang baru mengaktifkan kartu keanggotaannya atau baru melunasi semua iuran perbulannya.

Khusus peserta PBI dibayar pemerintah dan kalau badan usaha dibayar oleh pemberi kerja. Hal tersebut sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 19/2016 tentang perubahan kedua atas Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan. Pemberi kerja mewajibkan semua karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut atau semua badan usaha untuk mengikuti bpjs. Semua karyawan berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan ditanggung oleh perusahaan.

Jaminan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah tersebut bisa diikuti oleh semua kalangan. Para peserta asuransi bpjs tidak perlu takut dengan besarnya iuran yang harus dibayar perbulannya. Jika tidak bisa membayar iurannya atau uangnya telah digunakan untuk yang lain, bisa berhenti sementara waktu. Jika sewaktu-waktu ingin mengaktifkannya, tinggal melunasi iuran bulanan yang belum dibayar.

Oleh: Jenny
Gambar:
http://www.bpjs-online.com/wp-content/uploads/2016/06/faq-bpjs-kes.png


Related Posts :